"PKBM BATU MULIA"

Program paket B di bawah binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Batu Mulia mengadakan Evaluasi Ulangan Semeser Ganjil Tahun 2019 / 2020

Kenapa Pendidikan Non Formal disamakan dengan Formal Ini yang membuat kami pengelola Pkbm Merasa Kebingungan dengan penerapan persamaan pendidikan formal dan Non Formal terutama dalam hal Ujian Nasional yang menggunakan sistem komputerisasi , kami tidak memiliki sarana 

Warga belajar Pkbm Batu Mulia Mengikuti Lomba  warga belajar Keaksaraan Fungsional Tahun 2018 Dalam Rangka Hari Aksara Internasional  yang bertempat di Pgatan Kabupaten Tanah Bumbu Klimantan Selatan Warga Belajar Kf Pkbm Batu  Mulia Kecamatan Kusan Hulu Membacakan Piagam PBB tentang Keaksaraan  dalam Rangka Hai Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Bumbu

Judul tuisan kali ini agak sensitif , seperti itulah gambaran perasaan pengelola Pkbm Batu Mulia yang saat ini dalam kondisi dilema apakah akan melanjutkan perjuangan mengelola program PNF atau stop dikarenakan beberapa tahun terakhir ini tidak ada alokasi program baru yang diberikan oleh dinas pendidikan , selain itu tuntutan yang semakin rumit sementara daya dukung lembaga yang lemah dalam segala hal baik infrastruktur maupun sdm , Update Tanggal 2 januari 2019 Ternyata Sekarang ini Pemerintah Dalam hal ini membeikan Bantuan melalui Mekanisme Data Online Dapodik sehingga lembaga yang memperbarui data dapodik dan aktif menyelenggarakan pendidikan akan menjadi longlist penerima bantuan BOP , Terimakasih Pemerintah Telah Memberikan Bantuan BOP pada Pkbm Batu Mulia Tahun 2018  Yaitu paket A dan Paket B 

ULANGAN SEMESTER PAKET C PKBM BATU MULIA

TEMPO.CO ,  Jakarta  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bakal melakukan moratorium terhadap pelaksanaan ujian nasional. Penghentian itu rencananya mulai pada 2017.  “Hasil kajian kami sudah memutuskan paling tidak untuk sementara ini ujian nasional itu dimoratorium,” ucap Muhadjir di kantornya, Jumat, 25 November 2016.  Menurut Muhadjir, pihaknya sudah lama mengkaji perihal pelaksanaan ujian nasional hingga mendapat kesimpulan bahwa Kementerian Pendidikan menghentikan ujian nasional. Ia menuturkan kajian tersebut sesuai dengan amanat Nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo bahwa ujian nasional harus dievaluasi.  Muhadjir beralasan, rencana moratorium pelaksanaan ujian nasional dilakukan lantaran kondisi Indonesia yang beraneka ragam. “Karena itu, ujian nasional dalam batasan-batasan tertentu tidak dapat mengakomodasi (keanekaragaman),” ujarnya. Muhadjir menuturkan langkah berikutnya yang dia tempuh adalah mengajukan permohonan persetujuan moratorium kepada